Detil Berita

Ingin mendirikan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di Indonesia? Simak Definisi dan Persyaratannya disini

Apa itu KPPA?

Definisi KPPA

KPPA adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau orang perseorangan warga negara asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 9 ayat (3) Peraturan BKPM 4/2021).

KPPA merupakan wakil dari perusahaan asing yang beroperasi di luar negeri namun KPPA tidak dapat melakukan kegiatan usaha.

KPPA yang disebut juga representative office memainkan peran awal dalam membuka pintu peluang dengan mempelajari lebih lanjut pasar dinegara dimana KPPA tersebut dibentuk.

Batasan KPPA

Lebih lanjut, terhadap KPPA berlaku ketentuan pembatasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan BKPM 4/2021 sebagai berikut:

1. Sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya;
2. Mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia atau di negara lain dan Indonesia; 
3. Berlokasi di gedung perkantoran di ibu kota provinsi;
4. Tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan Melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/ transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa komersial dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri; dan
5. Tidak ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan suatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.

Kepala Perwakilan Perusahaan Asing harus bertempat tinggal di Indonesia, bertanggung jawab penuh atas kantor dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan di luar kegiatan perwakilan perusahaan asing serta tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan perusahaan dan atau lebih dari 1 perusahaan asing.

Kemudian, jika Kepala Perwakilan Perusahaan Asing yang ditunjuk adalah warga negara asing dan/atau mempekerjakan tenaga kerja asing, maka Perwakilan Perusahaan Asing diharuskan turut mempekerjakan tenaga kerja Indonesia.

Hukum dan Peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai KPPA tercantum dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Jenis-jenis KPPA

Kantor Perwakilan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (10) Peraturan BKPM 4/2021, terdiri atas:

1. Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
2. Kantor perwakilan perusahaan asing;
3. Kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing; dan/atau
4. Kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing. 

Dokumen Persyaratan Perizinan Berusaha Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)

Adapun beberapa dokumen persyaratan yang harus dipenuhi KPPA untuk dapay berdiri di Indonesia tercantum dalam Lampiran II Peraturan BKPM 4/2021, yang meliputi:

1. Rekaman anggaran dasar (Article of Association) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia
2. Surat penunjukan (Letter of Appointment) diketahui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Atase Perdagangan/Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) setempat
3. Surat Permohonan (Letter of Intent) diketahui KBRI/Atase Perdagangan/IIPC setempat
4. Surat Pernyataan (Letter of Statement) dari Kepala Kantor Perwakilan yang menyatakan kesediaan untuk tinggal dan hanya bekerja sebagai Kepala Kantor Perwakilan, tanpa melakukan kegiatan bisnis lainnya di Indonesia diketahui KBRI/Atase Perdagangan/IIPC setempat
5. Surat Keterangan (Letter of Reference) dari KBRI/Atase Perdagangan/IIPC setempat.

Ingin mendirikan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing sesuai hukum yang berlaku di Indonesia?

Tunggu apalagi? Kontak IPHub melalui e-mail di marketing@iphub.co.id atau +62 811-8181-466

IPHub berpengalaman dalam mengurus pendirian dan legalitas KPPA dan PT Penanaman Modal Asing (PT PMA).